Berikut beta kutip tulisan dari beliau. Pentingnya kekayaan
Sumber Daya Pribadi (SDM) saat ini sebagai perhatian yang raksasa dalam
proses pengembangan SDM pada unik organisasi seperti saat institusi
pemerintahan yang mana Pegawai Negeri Enteng (PNS) merupakan substansi
SDM pemerintah secara utama, sebagai tokoh utama pemberi pelayanan
kepada masyarakat dalam kedudukannya sebagai bagian aparatur negara.
Konsolidasi http://pakarkinerja.com/ oleh pengelolaan manajemen SDM Aparatur (PNS) berdasar pada dinamika rezim saat ini dengan pertanyaan yang semakin renyah seiring perkembangan teknologi dan era globalisasi yang semakin maju pesat demi terwujudnya kinerja pemerintahan yang semakin baik. Reformasi pada lingkungan strategis organisasi, mendorong organisasi menetapkan tujuan strategisnya dan mengharuskannya mengabulkan misi organisasi, kerangka organisasi dan nilai-nilai yang mengikutinya. Guna mencapai tujuan kompetensi tersebut, organisasi pantas memiliki orang-orang dengan kompeten dalam bidangnya masing-masing. Hal ini menjadikan pentingnya manajemen strategis sumber kesanggupan manusia dalam hal ini PNS untuk salah satu pilar regenerasi penyelenggaraan pemerintahan secara berpihak pada perbanyakan kesejahteraan masyarakat.
Penjelasan sumber daya manusia harus terus-menerus dikembangkan, sehingga mampu melepaskan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.
Mulai otonomi daerah digulirkan, PNS selaku pengarah birokrasi merupakan ujung tombak pelaksana rezim dan kunci kesuksesan pembangunan di wilayah. Di era otonomi daerah, birokrasi dengan langsung berhadapan dengan masyarakat, front liner dalam pelayanan menurut masyarakat. Pelayanan birokrasi di daerah sepadan dengan pelayanan penguasa negara. Amanah otonomi ruang yang mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan rakyat di berbagai sektor kehidupan harus menjadi acuan yang mampu dipahami serta dijalankan secara baik dan benar oleh birokrasi di daerah. Walakin dalam prakteknya jumlah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat-pejabat ruang, baik dari kurung legislatif dan komprehensif.
Pada intinya manajemen kepegawaian lebih cenderung pada profesionalisme PNS. PNS dituntut memiliki profesionalisme, berwawasan bersama memiliki kompetensi dengan tinggi. PNS untuk identitas dari permerintahan sebuah negara daerah belum seluruhnya dapat melaksanakan pelayanan dengan baik. Besar keluhan atas rendahnya kinerja pelayanan jemaah saat ini. Sebagian PNS belum dapat jadi panutan atau teladan dalam pelaksanaan tupoksi dan dalam kesehariannya di lingkungan masyarakat. Banyak pemberitaan penyot mengenai PNS sebagaimana masalah KKN, lingkungan PNS, kompetensi PNS yang tidak sesuai bahkan ada yang merencanakan bahwa PNS sebenarnya adalah pengangguran yang terselubung. PNS secara profesional dan memiliki kompetensi tinggi diantaranya yang diamanatkan interior Undang-Undang serta diinginkan oleh semua kubu, hingga saat ini sedang merupakan “ impian” daripada kenyataan.
Sesuatu ini sangat bertolak belakang dengan unsur akal budi PNS selaku pelajaran serta teladan secara baik di tengah-tengah masyarakat, kedisiplinannya, takwa dan kepatuhannya lawan aturan, keunggulan kompetensinya dan kejelasan interior manajemen PNS yang sudah diatur dalam UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Kondisi birokrasi kita saat ini masih memperlihatkan mindset aparaturnya perlu diubah, tak hanya struktur & fungsinya tetapi juga perilaku aparaturnya. Bagaimana merubah perilaku instansi, yang memberikan keyakinan baru, bahwa permerintahan sebuah negara dibentuk tidak guna melayani dirinya seorang diri, tetapi untuk menerima rakyat
Konsolidasi http://pakarkinerja.com/ oleh pengelolaan manajemen SDM Aparatur (PNS) berdasar pada dinamika rezim saat ini dengan pertanyaan yang semakin renyah seiring perkembangan teknologi dan era globalisasi yang semakin maju pesat demi terwujudnya kinerja pemerintahan yang semakin baik. Reformasi pada lingkungan strategis organisasi, mendorong organisasi menetapkan tujuan strategisnya dan mengharuskannya mengabulkan misi organisasi, kerangka organisasi dan nilai-nilai yang mengikutinya. Guna mencapai tujuan kompetensi tersebut, organisasi pantas memiliki orang-orang dengan kompeten dalam bidangnya masing-masing. Hal ini menjadikan pentingnya manajemen strategis sumber kesanggupan manusia dalam hal ini PNS untuk salah satu pilar regenerasi penyelenggaraan pemerintahan secara berpihak pada perbanyakan kesejahteraan masyarakat.
Penjelasan sumber daya manusia harus terus-menerus dikembangkan, sehingga mampu melepaskan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.
Mulai otonomi daerah digulirkan, PNS selaku pengarah birokrasi merupakan ujung tombak pelaksana rezim dan kunci kesuksesan pembangunan di wilayah. Di era otonomi daerah, birokrasi dengan langsung berhadapan dengan masyarakat, front liner dalam pelayanan menurut masyarakat. Pelayanan birokrasi di daerah sepadan dengan pelayanan penguasa negara. Amanah otonomi ruang yang mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan rakyat di berbagai sektor kehidupan harus menjadi acuan yang mampu dipahami serta dijalankan secara baik dan benar oleh birokrasi di daerah. Walakin dalam prakteknya jumlah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat-pejabat ruang, baik dari kurung legislatif dan komprehensif.
Pada intinya manajemen kepegawaian lebih cenderung pada profesionalisme PNS. PNS dituntut memiliki profesionalisme, berwawasan bersama memiliki kompetensi dengan tinggi. PNS untuk identitas dari permerintahan sebuah negara daerah belum seluruhnya dapat melaksanakan pelayanan dengan baik. Besar keluhan atas rendahnya kinerja pelayanan jemaah saat ini. Sebagian PNS belum dapat jadi panutan atau teladan dalam pelaksanaan tupoksi dan dalam kesehariannya di lingkungan masyarakat. Banyak pemberitaan penyot mengenai PNS sebagaimana masalah KKN, lingkungan PNS, kompetensi PNS yang tidak sesuai bahkan ada yang merencanakan bahwa PNS sebenarnya adalah pengangguran yang terselubung. PNS secara profesional dan memiliki kompetensi tinggi diantaranya yang diamanatkan interior Undang-Undang serta diinginkan oleh semua kubu, hingga saat ini sedang merupakan “ impian” daripada kenyataan.
Sesuatu ini sangat bertolak belakang dengan unsur akal budi PNS selaku pelajaran serta teladan secara baik di tengah-tengah masyarakat, kedisiplinannya, takwa dan kepatuhannya lawan aturan, keunggulan kompetensinya dan kejelasan interior manajemen PNS yang sudah diatur dalam UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Kondisi birokrasi kita saat ini masih memperlihatkan mindset aparaturnya perlu diubah, tak hanya struktur & fungsinya tetapi juga perilaku aparaturnya. Bagaimana merubah perilaku instansi, yang memberikan keyakinan baru, bahwa permerintahan sebuah negara dibentuk tidak guna melayani dirinya seorang diri, tetapi untuk menerima rakyat
referensi:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar